Ujian Tengah Semester, 2 November 2022

 Nama : Dinda Winsari Hasibuan

Nim         : 190903008

Mata Kuliah : Pembangunan Kelembagaan (A)

Ujian Tengah Semester

1. Penataan dan penyiapan dukungan kelembagaan memiliki makna strategis di dalam pengimplentasian kebijakan. Apakah maksud pernyataan diatas dan berikan contoh kasus dari pernyataan diatas!

• Contoh Kasus, implementasi kebijakan dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat harus diimbangi dengan sarana prasarana berbasis teknologi, untuk keefektifan penataan kelambagaan sertamemperkuat dukungan lingkungan setempat (budaya lokal) melalui gagasan-gagasan setempat (localgovernance). Terdapat faktor- faktor yang menentukan dalam penguatan penataan kelembagaan, yaitu pada faktor standar dan tujuan kebijakan,yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya terlaksana. Namun, belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk rujukan yang ideal dalam penataan kelembagaan. Pada karakteristik organisasi/instansi pelaksana dan disposisi/sikap pelaksana belum sepenuhnya efektif bahkan sikap tegas dalam penataan kelembagaan, seperti padapenempatan pimpinan, pegawai masih subjektif. Struktur birokrasi belum sepenuhnya diisi oleh aparatur yang sesuai dengan kompetensi, kepangkatan dan golongan. Pada Sumber daya, Komunikasi dan kondisi lingkungan ekonomi sosial dan politik belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan penataan kelembagaan.
• Penguatan Implementasi kebijakan dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Bandung Baratbersifatnya bottom up, tentunyaharus di perkuat olehdorongan dan dukungan faktor teknologi dan oleh nilai-nilai kearifan budaya lokal dengan maksud dan tujuan untuk membentuk mewujudkan institusi birokrasi pemerintah lokal yang kuat dan mampu mensejahterakan masyarakatnya.

2. Kelembagaan publik yang ada atau yang dibutuhkan, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah harus memiliki nomenklatur atau ukuran organisasi dengan struktur yang fokus dan konsisten dengan misi negara, berikan uraian apa maksud dari pernyataan diatas? Berikan contoh kasus dari ukuran organisasi publik yang fokus dan konsisten dengan misi negara?

• Yang dimaksud dengan uraian diatas adalah bahwa setiap kelembaga ataupun organisasi pasti memiliki tatanan nama dalam struktur organisasi, agar suatu organisasi tersebut lebih terfokus dalam tugas nya.
• Contoh kasus pada Nomenklatur Organisasi dan Manajemen Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan didasarkan pada Peraturan Bupati Pasuruan No     Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan. Sebagabai berikut : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekrtaris Daerah. 

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas 1 (satu) Sekrtaris dan 2 (Dua) Bidang dengan tugas dan fungsi yang terdiri dari :

a. Sekretariat yang dipimpin Sekertaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi 2 (dua) sub Bagian, yaitu Sub Bagian Umum,  Keuangan dan  Kepegawaian yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan Sub Bagian penyusunan program perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan.

b. Bidang Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan program dan kegiatan di bidang perpustakaan, guna melaksanakan tugas tersebut Bidang Perpustakaan mempunyai fungsi : penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan dan pengembangan bidang perpustakaan; penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan perpustakaan; pengembangan program minat, kegemaran dan budaya membaca; pengkoordinasian pengelolaan perpustakaan; pembinaan teknis penyelenggaraan urusan perpustakaan; dan melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. A. Apa yang dimaksud dengan Agile Government? Bagaimana struktur organisasi yang ideal bagi Agile government?

• Agile Government adalah suatu konsep yang memberi arah kepada birokrasi dan pelayanan pemerintah, tepat dan juga memberikan hal-hal yang baru di dalam pemerintahan guna memberikan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Agile government atau kemampuan pemerintah untuk untuk mengikuti perkembangan zaman, yang dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan sosial.
• Ada enam strujtur ataupun prinsip dalam Agile government :

a. Good enough government, berarti latar belakan organisasi tersebut harus selalu di pantau karena hal tersebut menjadi salah satu acuan di dalam tata kelola pemerintahan yang Agile.

b. Bussines-Driven, setiap keputusan dijalankan harus selalu menjadi pertimbanagn adalah bisnis dalam hal ini.

c. Human focused, pada aspek ketiga ini yaitu masyarakat diberi kebebasan berpartisipasi dan menghargai pendapat yang disampaikan oleh masyarakat.

d. Based on Quick Wins, aspek keempat ini dijadikan dorongan dan evaluasi agar lebih baik kedepannya 

e. Systematic and adaptive approuch,  pada perubahan yang cepat dan sistematisnya diperlukan suatu tim yang bisa memperluas kemampuan mereka khususnya kemampuan instrinsik yang dimilikinya.

f. Simple Design And Continous Refiment, yaitu kemampuan yang harus dimiliki dalam membuat struktur yang sederhana dan diharuskan untuk memberikan capaian yang sederhana dan meningkat.

B. Jelaskan bagaimana konsep ketaatan dalam pembangunan kelembagaan? Berikan contoh bagaimana konsep ketaatan berlaku disuatu organisasi publik,jelaskan!

• Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana yang dimaksudkan sebagai sarana pendorong proses perubahan dan inovasi. Proses transformasi kelembagaan pada petani melalui pembanguan atau pengembangan kelembagaan seyogyanya dapat menjadikan kelembagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan usahataninya. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani merupakan suatu perspektif tentang perubahan sosial yang direncanakan, yang menyangkut inovasi-inovasi yang menyiratkan perubahan-perubahan kualitatif dalam norma-norma, dalam pola-pola kelakuan, dalam hubungan-hubungan kelompok, dala m persepsi-persepsi baru mengenai tujuan-tujuan maupun cara-cara. Pembangunan lembaga dapat dirumuskan sebagai perencanaan, penataan, dan bimbingan dari organisasi-organisasi baru atau yang disusun kembali yang (a) mewujudkan perubahan-perubahan dalam nilai-nilai, fungsi- fungsi, teknologi-teknologi fisik, dan/atau sosial, (b) menetapkan, mengembangkan, dan melindungi hubungan-hubungan normatif dan pola-pola tindakan yang baru, dan (c) memperoleh dukungan dan kelengkap-an dalam lingkungan lembaga (Esman, 1986). Pengembangan kelembagaan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitasnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan anggota. Artinya, secara sosial-ekonomis lembaga tersebut: (a) mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; (b) sejauhmana inovatif (mengadakan pembaharuan) dipandang oleh lingkungannya sebagai memiliki nilai intrinsik, yang dapat diukur secara operasional dengan indeks-indeks seperti tingkat otonominya dan pengaruhnya terhadap lain-lain lembaga; dan (c) sejauh mana suatu pola inovatif dalam organisasi baru itu menjadi normatif bagi lain-lain kesatuan sosial dalam sistem sosial yang lebih besar (Jiri Nehnevajsa dalam Eaton, 1986).
• Dengan adanya peraturan disuatu kelembagaan ataupun organisasi yang mecakup publik tentunya pasti adanya kesadaran, dari kesadaran masing-masing pekerja organisasi publik hal itulah yang membuat terjadi ketaatan dalam suatu organisasi publik

Referensi :

Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. 102-109.

Awang darumurti, M. E. (2021). Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia pemerintahan Penerapan Agile Government di Instansi Pemerintahan. Penerbit Samudera Biru.

Heywood, M. P. (2017). analisis dan Pengembangan Kelembagaan. Depok: Fakultas Kesehatan masyarakat Universitas Indonesia.

J, M. E. (1986). "Unsur- Unsur Dari Pembangunan Lembaga dan Pembangunan Nasional Dari Konsep ke aplikasi. Ui Press, Hal 21-46.

Soma gantika, H. M. (2020). Penguatan implementasi kebijakan Penataan kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat. Admpinistrasi Public, Universitas Pasundan.